Jakarta - Kabinet yang disusun oleh pemerintahan Jokowi tidak akan diwarnai aksi bagi-bagi kursi karna ada Perbandingan 16:18 dianggap tidak merefleksikan janji pembentukan kabinet dengan dominasi kalangan profesional. Padahal Presiden terpilih Joko Widodo pernah berujar.Senin (15/9/2014) malam, Pada konferensi pers di Kantor Transisi, Jokowi yang didampingi Wapres terpilih Jusuf Kalla dan Tim Transisi mengumumkankan komposisi kabinet pada masa pemerintahan 2014-2019. Seperti telah disebutkan di atas, Jokowi mengumumkan perbandingan tipis-tipis: 18 menteri dari kalangan profesional dan 16 dari apa yang disebut profesional parpol.
Pembagian komposisi tersebut di atas, dianggap berbeda dengan janji Jokowi pada masa kampanye di mana pria asal Solo ini berulang kali menyatakan, kabinetnya akan didominasi oleh kalangan profesional.
Kata Heri selaku Direktur PolcoMM Institute menilai Jokowi tidak bisa mewujudkan janjinya merampingkan kabinet dan tidak bagi-bagi kursi. "Jokowi tidak bisa melepaskan diri dan menghindari realitas politik saat ini. Janji kabinet ramping, tidak ada deal-deal politik, tidak bagi-bagi kursi akhirnya tidak terwujud,"
Jatah menteri atau jatah Partai ?
Jokowi mengatakan, dirinya mempersilakan jika ada partai yang bekerjasama dengan PDIP untuk mengajukan nama sebagai menteri. Namun keputusan tetap ada di tangannya, dan nama tersebut harus melewati berbagai tes. Jangan berharap banyak untuk dapat 'jatah' kursi menteri.
Joko Widodo pernah menegaskan jika jadi presiden nanti, ia tak akan bagi-bagi jatah kursi menteri dengan parpol koalisinya. Dia akan memilih sendiri menteri dengan penilaian kapasitas dan kualitas.
Selasa (29/4/2014) Dalam hal ini Jokowi menegaskan bahwa "(Menteri) bukan jatah. Bisa memasukkan nama, tapi harus sesuai kriteria. Artinya akan ada fit dan proper test. Kalau kriterianya pas ya mau diambil nggak apa. Kita ini mau membangun kabinet kerja," kata Jokowi di Bandara El Tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Tambahnya lagi Jokowi mengatakan bahkan menegaskan kemungkinan terbesar nama menteri akan berasal dari luar partai. "Lebih besar (peluangnya) profesional," kata Jokowi. "Siapapun (untuk koalisi) silakan. Kita terbuka kok. Tapi jangan urusan kursi, urusan menteri,"
0 komentar:
Posting Komentar